Sabtu, 16 Maret 1964
"Revolusi adalah agama baru dan semboyan-semboyan manipol, sosialisme, demokrasi terpimpin, dan lainnya tidak lain lebih daripada doa-doa yang dikira mustajab." - Catatan Seorang Demonstran -
Pendidikan Eksklusif
Ada cerita menarik ketika aku diajak seorang teman untuk ke UII (Universitas Islam Indonesia), waktu itu ada momen ketika aku berada di lantai 3 sebuah gedung psikologi dan kedokteran.
Entah kenapa,
Tiba-tiba aku ingin melihat kebawah, dan pikirku "banyak mobil"
(walaupun menurutku tidak sebanyak dan semewah di Mall atau tempat hiburan lain, atau bahkan UGM itu sendiri)
seandainya 50 mobil di UII ini (karena aku yakin ada lebih banyak mobil di UII) dijual dengan harga @Rp 100jt/unit (ini hitungan relatif, karena ada mobil yang harga mencapai 300jt..tetapi kulihat ada yang dibawah 100). Tak terduga, kita akan mendapatkan 5 Milyar! bombastis!
aku mulai melihat gedung.depan dan kiri tempatku berpijak, kucoba mentaksirnya...tapi kuurungkan
karena aku betul-betul tidak tau harga "properti" dan malas untuk dikatakan sok tau
tetapi.....hmm...1 Milyar? 100 Milyar? ....entahlah...aku blank!
Ah, untuk lebih simpel nya...ak cap saja itu aku namakan "uang akademis" atau "uang milik akademis"
kenapa? simple....karena itu berada di "kerajaan" akademis universitas.
jadi ingat Pierre Bourdieu, sosiolog Prancis yg lahir pada tahun 1930
tentu aku tidak akan membicarakan tentang habitus, kapital, doxa, atau pendapat-pendapat lain (yang menurut aku sendiri sangat SUPER!)
tapi aku terkesan untuk pertama kali ketika aku membaca karya nya mengenai kritik terhadap pendidikan
The educational system both offers a way for parvenus to acquire culture
and a certificate to prove it, but Bourdieu’s research shows that
“scholastic” culture can never quite duplicate the ease and depth of the
cultural capital acquired by constant exposure at home. As the
educational system is opened to wider and wider sections of the
populace, a struggle goes on to redefine qualifications and jobs, and
create new certificates, so as to restore the social order, or on the
other hand, to open new doors to young graduates. At the same time,
there is a constant struggle going on between rising class fractions and those in decline,
between technocratic executives with degrees in business management and
all kinds of cultural mediators redefining their own life-styles
upwards, while shopkeepers and skilled tradespeople, for example,
inexorably decline, and so forth. The autodidact meanwhile, Bourdieu
says, enters a race which he has lost from the beginning.
kurang lebih begini,
seorang yang lahir dari kalangan pegawai negeri (middle - top class in Indonesia) akan mereproduksi anak yang pada akhirnya akan berada dalam middle - top economic class in Indonesia itu sendiri. Entah dia akan jadi pegawai negeri juga (mostly..) atau jadi pekerja apapun, tetapi masih dalam penghasilan middle - top economic class.
Tentu ada yang bisa masuk ke low - class income, tetapi anak "well educated" mana sih yang "ikhlas" dia berada di low class income? jadi, masuk low class itu karena "kesalahan" bukan "kemauan"
Jujur, orang tua ku pun mengarahkan aku ke pegawai negeri, karena kita dari "class" itu. Kalau kamu?
orang kaya, tentu pendidikan anaknya lebih baik dari pada orang kelas menengah
orang miskin, tentu pendidikan anaknya sangat suram dari pada kelas lain
dan itu terjadi di Indonesia!
gak percaya? lihat deh "harga" universitas di Indonesia
hmmm..kalau gak, lihat deh "harga" Sekolah Dasar Bergengsi seperti Budi Mulia, Muhammadiyah, Dll
dan bandingkan dengan "harga" SD lokal milih pemerintah.
jadi benar.... Bourdieu
says, enters a race which he has lost from the beginning.
Indonesianya... Bourdieu ngomong kalau kita ini sedang memasuki perlombaan dimana kita telah kalah dari permulaan.
Jadi gak perlu sekolah dong? ya itu tar kita jadi tambah goblok hahhaha!
Yah....biarkan para ahli dan professor sosial yang menjawab dan menganalisanya
biarkan pada kalangan elit politik di DPR MPR yang memecahkan persoalaan ini
tar mereka marah lo, "menyerobot" kerjaan mereka....
dan ini pendapatku, just my opinion
ketika kita membangun pendidikan itu sendiri, yang telah menghabiskan ratusan dana pengeluaran untuk pembiayaan nya apakah sebanding?
ketika seorang sarjana mengeluarkan "kata-kata keilmuan" maut yang hanya dimengerti oleh kalangan sarjana yang sederajat dan tukang becak yang ikut nimbrung menjadi bertanya-tanya
ketika seorang professor mempunyai jadwal yang padat untuk seminar keilmuannya hingga dia lupa di wilayahnya ada kegiatan kerja bakti
ketika debat seminar pentingnya GAKIN terjadi di berbagai universitas dan 800meter dari tempat debat itu ada 1 bapak 1 istri dan 2 orang anak yang bingung hari ini mau "makan" apa
damn!
aku benci keilmuwan dengan segala ke-eksklusivitas-nya!
jika,
pendidikan (formal) hanya menciptakan kelas intelektual
pendidikan (formal) hanya mereproduksi kelas middle - top income
pendidikan (formal) hanya menjatuhkan kelas low economic income
pendidikan (formal) .......
cukup kita bilang
beruntunglah kita, aku dan kamu......dan celakalah orang yang terlahir miskin
dan pasti ada dunia ketiga, dimana keadilan akan diperhitungkan dengan sebenar-benarnya hitungan
kebudayaan Indonesia yang hilang
Indonesia adalah negeri yang sangat kaya akan kebudayaannya. Bagaimana
tidak? Kurang lebih 742 bahasa daerah, 33 pakaian adat dan ratusan
tarian adat tercatat dari Sabang sampai Merauke. Sudah selayaknya kita
sebut “miniatur dunia”.
Tidak banyak yang mengetahui bahwa kebudayaan Indonesia konon berasal dari Peradaban Lemuria, peradaban yang besar setelah tenggelamnya peradaban yang juga kita kenal, Peradaban Atlantis. Konon Peradaban Lemuria itu bertempat lembah yang sekarang tenggelam di laut jawa. Peradaban Lemuria itu tenggelam ketika permukaan laut naik hampir 400 m seiring mencairnya es di kutub akibat perubahan iklim global. Sejarah ini, tidak begitu banyak dikenal oleh rakyat Indonesia mengingat pada tahun 1800an, Belanda mengangkut buku-buku dari Jawa sebanyak 5 kapal. Buku yang berisi tentang asal muasal kebudayaan Indonesia-pun hilang bersama buku-buku yang lain. Bisa dipahami juga bangsa Indonesia seperti bangsa yang kehilangan akar-nya.
Kebudayaan Indonesia yang begitu besarnya ini, sayangnya, tidak dijaga dengan baik dan benar oleh Rakyat Indonesia khususnya pemerintah. Berbagai macam kebudayaan dipatenkan oleh Negara tetangga. Satu contoh yang akan kita bahas adalah Reog ponorogo yang telah dipatenkan oleh Malaysia sebagai Tari Tradisional Malaysia dengan nama Tari Barongan.Itu dilakukan dengan hanya mengubah Pakem-pakem reog kecuali atribut-atributnya.
Mari kita bandingkan isi cerita dan sejarah Reog Ponorogo dengan Tari Barongan:
Menurut cerita kelahiran kesenian reog dimulai pada tahun saka 900. Dilatarbelakangi kisah tentang perjalanan Prabu Kelana Sewandana, Raja Kerajaan Bantarangin yang sedang mencari calon Permaisurinya. Bersama prajurit berkuda, dan patihnya yang setia, Bujangganong. Akhirnya gadis pujaan hatinya telah ditemukan, Dewi Sanggalangit, putri Kediri. Namun sang putri menetapkan syarat agar sang prabu menciptakan sebuah kesenian baru terlebih dahulu sebelum dia menerima cinta sang Raja. Maka dari situlah terciptalah kesenian reog.
Bentuk reog pun sebenarnya merupakan sebuah sindiran yang maknanya bahwa sang Raja (kepala harimau) sudah disetir atau sangat dipengaruhi oleh permaisurinya (burung merak). Tulisan Reog sendiri asalnya dari Reyog, yang huruf-hurufnya mewakili sebuah huruf depan kata-kata dalam tembang macapat Pocung yang berbunyi: rasa kidung/ingwang sukma adiluhung/Yang Widhi/olah kridaning Gusti/gelar gulung kersaning Kang Maha Kuasa. Penggantian Reyog menjadi Reog yang disebutkan untuk “kepentingan pembangunan”- saat itu sempat menimbulkan polemik. Bupati Ponorogo Markum Singodimejo yang mencetuskan nama reog (Resik, Endah, Omber, Girang gemirang) tetap mempertahankannya sebagai slogan resmi Kabupaten Ponorogo.
Barongan menggambarkan kisah-kisah di zaman Nabi Allah Sulaiman dengan binatang-binatang yang boleh bercakap. Kononnya, seekor harimau telah terlihat seekor burung merak yang sedang mengembangkan ekornya. Apabila terpandang harimau, merak pun melompat di atas kepala harimau dan keduanya terus menari. Tiba-tiba Pamong (Juru Iring) bernama Garong yang mengiringi Puteri Raja yang sedang menunggang kuda lalu di kawasan itu. Pamong lalu turun dari kudanya dan menari bersama-sama binatang tadi. Tarian ini terus diamalkan dan boleh dilihat di daerah Batu Pahat, Johor dan di negeri Selangor.
Lalu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sejarah Tari Barongan itu ada di Malaysia ? Ada sebuah makalah tahun 1994 di Universiti Kebangsaan Malaysia yang judulnya “Perkembangan Seni Tari Barongan Sebagai Satu Permainan Tradisional Orang-orang Jawa di Batu Pahat, Johor.”
Dilihat dari makalah tersebut dapat dipastikan bahwa pelaku seni Tari Barongan di Malaysia adalah orang asli Jawa yang berdomisili di Johor. Ironisnya, pelaku-pelaku seni dari Jawa itu pindah ke negeri Johor karena mulai ditinggalkan pemirsanya di Jawa. Mereka menjadi warga negara sana, mengembangkan kesenian a la reog di sana, mengubah pakem-pakem reog kecuali atributnya dan memberinya dengan nama lain Tari Barongan… dan disambut baik!
Salahkah mereka? Salahkah Tari Barongan muncul di Malaysia? Secara pribadi : Tidak. Menurut saya, ini tidak bisa dikatakan sebagai kesalahan dari Malaysia. Kalau kita coba menilik sejenak di Taman Mini Jakarta, mari kita lihat, berapa banyak penonton pribumi asli yang menonton Tari Reog Jawa Timur ini. Atau mungkin kita dapat bertanya kepada kita sendiri, kapan sih terakhir kita nonton reog? Setahun lalu? Sepuluh tahun lalu ? Tidak ada salahnya kita bertanya dalam hati, berapa besar apresiasi kita terhadap kebudayaan di Indonesia.
Sudah menjadi rahasia umum, banyak pelaku seni, kaum terpelajar, kaum cendekiawan yang berasal dari Indonesia berkarya dengan sangat hebatnya di negeri tetangga. Tidak ada penghargaan di dalam negeri lah yang memacu mereka berkarya di negeri tetangga. Ada contoh kasus Spy Plane dari Malaysia
Cuma beberapa gelintir saja negara yang memiliki pesawat mata-mata tanpa awak (UAV). Amerika dan Israel jelas yang paling aktif memproduksi. Di Asia ada India, Pakistan, Jepang, Cina dan Korea yang punya program khusus untuk bikin spy plane semacam itu, walau masih bergantung pada perangkat-perangkat dari Israel. Indonesia akan membeli spy plane dari Israel. Dan Malaysia akan membuat sendiri spy plane tersebut.
Siapa otak di balik UAV bikinan Malaysia ini? Dr. Endri Rachman, seorang mantan engineer di IPTN yang hijrah ke Malaysia dan menjadi pengajar di Universiti Sains Malaysia. Dengan kata lain : orang Indonesia. Salahkah? Ya kalau di IPTN cuma digaji Rp 500 – 900 ribu, sementara pemerintah Malaysia mau mengucurkan 1 milyar untuk bikin prototipe UAV… Kita bener-bener punya sejarah yang buruk tentang bagaimana memperlakukan orang-orang pinter negeri ini. ( Watung Blog, 2 Desember 2007)
Mungkin sudah saatnya kita lebih menghargai kita sendiri. Mungkin pepatah “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai diri nya sendiri” harus kita amati benar-benar. Penyesalan hanya akan datang di akhir episode, tapi harapan, jelas ada di setiap episode kehidupan.
Tidak banyak yang mengetahui bahwa kebudayaan Indonesia konon berasal dari Peradaban Lemuria, peradaban yang besar setelah tenggelamnya peradaban yang juga kita kenal, Peradaban Atlantis. Konon Peradaban Lemuria itu bertempat lembah yang sekarang tenggelam di laut jawa. Peradaban Lemuria itu tenggelam ketika permukaan laut naik hampir 400 m seiring mencairnya es di kutub akibat perubahan iklim global. Sejarah ini, tidak begitu banyak dikenal oleh rakyat Indonesia mengingat pada tahun 1800an, Belanda mengangkut buku-buku dari Jawa sebanyak 5 kapal. Buku yang berisi tentang asal muasal kebudayaan Indonesia-pun hilang bersama buku-buku yang lain. Bisa dipahami juga bangsa Indonesia seperti bangsa yang kehilangan akar-nya.
Kebudayaan Indonesia yang begitu besarnya ini, sayangnya, tidak dijaga dengan baik dan benar oleh Rakyat Indonesia khususnya pemerintah. Berbagai macam kebudayaan dipatenkan oleh Negara tetangga. Satu contoh yang akan kita bahas adalah Reog ponorogo yang telah dipatenkan oleh Malaysia sebagai Tari Tradisional Malaysia dengan nama Tari Barongan.Itu dilakukan dengan hanya mengubah Pakem-pakem reog kecuali atribut-atributnya.
Mari kita bandingkan isi cerita dan sejarah Reog Ponorogo dengan Tari Barongan:
Menurut cerita kelahiran kesenian reog dimulai pada tahun saka 900. Dilatarbelakangi kisah tentang perjalanan Prabu Kelana Sewandana, Raja Kerajaan Bantarangin yang sedang mencari calon Permaisurinya. Bersama prajurit berkuda, dan patihnya yang setia, Bujangganong. Akhirnya gadis pujaan hatinya telah ditemukan, Dewi Sanggalangit, putri Kediri. Namun sang putri menetapkan syarat agar sang prabu menciptakan sebuah kesenian baru terlebih dahulu sebelum dia menerima cinta sang Raja. Maka dari situlah terciptalah kesenian reog.
Bentuk reog pun sebenarnya merupakan sebuah sindiran yang maknanya bahwa sang Raja (kepala harimau) sudah disetir atau sangat dipengaruhi oleh permaisurinya (burung merak). Tulisan Reog sendiri asalnya dari Reyog, yang huruf-hurufnya mewakili sebuah huruf depan kata-kata dalam tembang macapat Pocung yang berbunyi: rasa kidung/ingwang sukma adiluhung/Yang Widhi/olah kridaning Gusti/gelar gulung kersaning Kang Maha Kuasa. Penggantian Reyog menjadi Reog yang disebutkan untuk “kepentingan pembangunan”- saat itu sempat menimbulkan polemik. Bupati Ponorogo Markum Singodimejo yang mencetuskan nama reog (Resik, Endah, Omber, Girang gemirang) tetap mempertahankannya sebagai slogan resmi Kabupaten Ponorogo.
Barongan menggambarkan kisah-kisah di zaman Nabi Allah Sulaiman dengan binatang-binatang yang boleh bercakap. Kononnya, seekor harimau telah terlihat seekor burung merak yang sedang mengembangkan ekornya. Apabila terpandang harimau, merak pun melompat di atas kepala harimau dan keduanya terus menari. Tiba-tiba Pamong (Juru Iring) bernama Garong yang mengiringi Puteri Raja yang sedang menunggang kuda lalu di kawasan itu. Pamong lalu turun dari kudanya dan menari bersama-sama binatang tadi. Tarian ini terus diamalkan dan boleh dilihat di daerah Batu Pahat, Johor dan di negeri Selangor.
Lalu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sejarah Tari Barongan itu ada di Malaysia ? Ada sebuah makalah tahun 1994 di Universiti Kebangsaan Malaysia yang judulnya “Perkembangan Seni Tari Barongan Sebagai Satu Permainan Tradisional Orang-orang Jawa di Batu Pahat, Johor.”
Dilihat dari makalah tersebut dapat dipastikan bahwa pelaku seni Tari Barongan di Malaysia adalah orang asli Jawa yang berdomisili di Johor. Ironisnya, pelaku-pelaku seni dari Jawa itu pindah ke negeri Johor karena mulai ditinggalkan pemirsanya di Jawa. Mereka menjadi warga negara sana, mengembangkan kesenian a la reog di sana, mengubah pakem-pakem reog kecuali atributnya dan memberinya dengan nama lain Tari Barongan… dan disambut baik!
Salahkah mereka? Salahkah Tari Barongan muncul di Malaysia? Secara pribadi : Tidak. Menurut saya, ini tidak bisa dikatakan sebagai kesalahan dari Malaysia. Kalau kita coba menilik sejenak di Taman Mini Jakarta, mari kita lihat, berapa banyak penonton pribumi asli yang menonton Tari Reog Jawa Timur ini. Atau mungkin kita dapat bertanya kepada kita sendiri, kapan sih terakhir kita nonton reog? Setahun lalu? Sepuluh tahun lalu ? Tidak ada salahnya kita bertanya dalam hati, berapa besar apresiasi kita terhadap kebudayaan di Indonesia.
Sudah menjadi rahasia umum, banyak pelaku seni, kaum terpelajar, kaum cendekiawan yang berasal dari Indonesia berkarya dengan sangat hebatnya di negeri tetangga. Tidak ada penghargaan di dalam negeri lah yang memacu mereka berkarya di negeri tetangga. Ada contoh kasus Spy Plane dari Malaysia
Cuma beberapa gelintir saja negara yang memiliki pesawat mata-mata tanpa awak (UAV). Amerika dan Israel jelas yang paling aktif memproduksi. Di Asia ada India, Pakistan, Jepang, Cina dan Korea yang punya program khusus untuk bikin spy plane semacam itu, walau masih bergantung pada perangkat-perangkat dari Israel. Indonesia akan membeli spy plane dari Israel. Dan Malaysia akan membuat sendiri spy plane tersebut.
Siapa otak di balik UAV bikinan Malaysia ini? Dr. Endri Rachman, seorang mantan engineer di IPTN yang hijrah ke Malaysia dan menjadi pengajar di Universiti Sains Malaysia. Dengan kata lain : orang Indonesia. Salahkah? Ya kalau di IPTN cuma digaji Rp 500 – 900 ribu, sementara pemerintah Malaysia mau mengucurkan 1 milyar untuk bikin prototipe UAV… Kita bener-bener punya sejarah yang buruk tentang bagaimana memperlakukan orang-orang pinter negeri ini. ( Watung Blog, 2 Desember 2007)
Mungkin sudah saatnya kita lebih menghargai kita sendiri. Mungkin pepatah “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai diri nya sendiri” harus kita amati benar-benar. Penyesalan hanya akan datang di akhir episode, tapi harapan, jelas ada di setiap episode kehidupan.
Jangan lelah untuk berbicara Politik
Jangan lelah untuk berbicara politik, mungkin itu adalah kata-kata yang
tepat untuk kita renungkan. Pada masa sekarang, banyak sekali
“janji-janji politik”, “iklan politik” serta tidak luput juga
“kebijakan-kebijakan politik” yang seolah-olah menjadi kebijakan public
yang mengatas namakan “pembelaan terhadap rakyat kecil” menjadi simpang
siur, dan tidak jelas terutama di kalangan masyarakat “kecil” itu
sendiri.
Sering sekali kita dengar pernyataan-pertanyaan kecewa dari masyarakat kecil yang terakumulasi menjadi ketidak percayaan akan kredibilitas pemerintah dalam memperbaiki kesejahteraan bangsa menjadi perbincangan yang sudah biasa bagi masyarakat itu sendiri. “Terlalu lelah menunggu”, coba kita amati baik-baik kata itu.
Lalu siapa yang pantas untuk disalahkan (dijadikan kambing hitam)? Pemerintah? Masyarakat? Atau bahkan system demokrasi itu sendiri?
Jika kita mempercayai bahwa ada yang salah dengan system demokrasi kita, atau bahkan system demokrasi-lah yang menyebabkan semua ini, maka kita perlu mencermati pendapat John Rawl, filsuf yang pada umumnya diakui sebagai “pembelaan yang paling rumit bagi demokrasi liberal modern”, di dalam buku klasiknya “A Theory Of Justice (1971)”. Disini, dia mengusulkan 2 prinsip yang pada dasarnya sebagai landasan teoritis:
1. each person is to have an equal right to most extensive basic liberity compatible with a similar liberity for others.
2. sosial and economic inequalities are to be arranged so that they are both reasonably expected to be everyone’s advantage, and attached to positions and offices open to all.
Prinsip-prinsip ini menjamin hak asasi yang setara dan peluang yang setara bagi semua warga negara. Termasuk di dalamnya, pemerintah harus menjamin adanya hak kehidupan dan kebebasan warga negara. Hak kebebasan termasuk didalamnya kebebasan politik di dalam lingkup memperoleh pengetahuan atas janji-janji politik, iklan politik, bahkan tidak menutup kemungkinan untuk mengetahui secara pasti kebijakan-kebijakan politik yang nantinya semua itu akan menjadi kebijakan public untuk mengatur masyarakat itu sendiri.
Dari sini berarti seharusnya, ada kewajiban dari pemerintah untuk mensosialisasikan kebebasan yang berkaitan dengan politik kepada masyarakat. Sungguh sangat ironis, ketika masyarakat merasa “terlalu lelah menunggu” karena adanya akumulasi kekecewaan terhadap janji-janji “pembelaan terhadap rakyat kecil” malah dijadikan ajang atau kesempatan untuk dengan sengaja “membiaskan” kebijakan public itu sendiri. Kebijakan public yang pada dasarnya hanya berdasarkan kepada kepentingan-kepentingan golongan tertentu sengaja di”bias”kan menjadi kebijakan public yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan bangsa. Bisa kita bayangkan, masyarakat yang sudah “lelah” untuk membicarakan mengenai demokrasi dan politik malah dimanfaatkan golongan tertentu untuk sengaja mem”bias”kan kebijakan public untuk kepentingan pribadi golongan tersebut. Sering kita melihat dengan jelas kebijakan-kebijakan public dengan tidak disertai adanya alasan yang jelas maksud dan tujuan dari munculnya kebijakan-kebijakan public tersebut. Bahkan lebih parahnya, kebijakan-kebijakan itu sudah berlangsung lama tanpa kita mengetahui dengan jelas tujuan kebijakan itu di buat. Atau bahkan kita mengetahui kebijakan itu hanya sengaja di buat untuk menguntungkan golongan tertentu tetapi kita tidak bisa berbuat apa-apa, diam dan menunggu dengan sedikit menyumpah atau bahkan mengutuk aktor yang berperan di dalam kebijakan tersebut.
Sudah menjadi rahasia umum, bahwa proyek-proyek yang mengatas namakan “pembangunan untuk kesejahteraan” menjadi ajang untuk mengeruk keuntungan melalui kerja sama tender, Kerjasama pengolahan hasil pertambangan dengan Luar yang lagi-lagi hanya dijadikan ajang eksploitasi besar-besaran sumber daya alam Indonesia oleh Luar, pemborosan besar-besaran yang dilakukan kalangan elit dengan embel-embel “studi banding”, dan masih banyak kebijakan-kebijakan public yang senjaga “dibiaskan” oleh golongan yang tidak bertanggung jawab demi kepuasan dan kepentingan pribadi.
Kondisi ini diperparah dengan keengganan masyarakat untuk mengkritisi kebijakan public atau politik dengan alasan “terlalu lelah menunggu” terlebih lagi asalan “lapar” menjadi alasan yang paling crusial di negara ini. Ini menandakan bahwa masyarakat sudah mengalami degradasi intelektual, yang ada hanyalah “roda setan” dimana “uang” dan “makan” adalah hal yang paling penting di dalam kehidupan atau lebih tepatnya egosentrisme masyarakat. Alasan itu pulalah yang memicu timbulnya kapitalisme politik, dimana “sumbangan” lebih penting dari pada “visi dan misi” calon elit kita. It’s all about money. Mari kita berimajinasi sejenak, bagaimana nasip bangsa kita 10tahun kedepan?
Indonesia harus bangkit, mau tidak mau, kita harus berubah. Tidak perlu kambing hitam dalam hal ini, kita hanya perlu merubah cara pandang kita sebagai masyarakat Indonesia. 1 hal yang tidak bisa dibeli oleh “money”, itu adalah hati. Hati kita tidak akan bisa berbohong bahkan untuk “uang” sekalipun. Mari kita mengubah Indonesia dari Hati. Mari kita berbicara demokrasi dan politik, jangan lelah ! Jangan lelah untuk memperbaiki nasip bangsa kita. Kalau kita lelah untuk berbicara politik, terus siapa lagi? Siapa lagi yang akan memikirkan nasip bangsa ini kecuali kita sendiri?
Sering sekali kita dengar pernyataan-pertanyaan kecewa dari masyarakat kecil yang terakumulasi menjadi ketidak percayaan akan kredibilitas pemerintah dalam memperbaiki kesejahteraan bangsa menjadi perbincangan yang sudah biasa bagi masyarakat itu sendiri. “Terlalu lelah menunggu”, coba kita amati baik-baik kata itu.
Lalu siapa yang pantas untuk disalahkan (dijadikan kambing hitam)? Pemerintah? Masyarakat? Atau bahkan system demokrasi itu sendiri?
Jika kita mempercayai bahwa ada yang salah dengan system demokrasi kita, atau bahkan system demokrasi-lah yang menyebabkan semua ini, maka kita perlu mencermati pendapat John Rawl, filsuf yang pada umumnya diakui sebagai “pembelaan yang paling rumit bagi demokrasi liberal modern”, di dalam buku klasiknya “A Theory Of Justice (1971)”. Disini, dia mengusulkan 2 prinsip yang pada dasarnya sebagai landasan teoritis:
1. each person is to have an equal right to most extensive basic liberity compatible with a similar liberity for others.
2. sosial and economic inequalities are to be arranged so that they are both reasonably expected to be everyone’s advantage, and attached to positions and offices open to all.
Prinsip-prinsip ini menjamin hak asasi yang setara dan peluang yang setara bagi semua warga negara. Termasuk di dalamnya, pemerintah harus menjamin adanya hak kehidupan dan kebebasan warga negara. Hak kebebasan termasuk didalamnya kebebasan politik di dalam lingkup memperoleh pengetahuan atas janji-janji politik, iklan politik, bahkan tidak menutup kemungkinan untuk mengetahui secara pasti kebijakan-kebijakan politik yang nantinya semua itu akan menjadi kebijakan public untuk mengatur masyarakat itu sendiri.
Dari sini berarti seharusnya, ada kewajiban dari pemerintah untuk mensosialisasikan kebebasan yang berkaitan dengan politik kepada masyarakat. Sungguh sangat ironis, ketika masyarakat merasa “terlalu lelah menunggu” karena adanya akumulasi kekecewaan terhadap janji-janji “pembelaan terhadap rakyat kecil” malah dijadikan ajang atau kesempatan untuk dengan sengaja “membiaskan” kebijakan public itu sendiri. Kebijakan public yang pada dasarnya hanya berdasarkan kepada kepentingan-kepentingan golongan tertentu sengaja di”bias”kan menjadi kebijakan public yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan bangsa. Bisa kita bayangkan, masyarakat yang sudah “lelah” untuk membicarakan mengenai demokrasi dan politik malah dimanfaatkan golongan tertentu untuk sengaja mem”bias”kan kebijakan public untuk kepentingan pribadi golongan tersebut. Sering kita melihat dengan jelas kebijakan-kebijakan public dengan tidak disertai adanya alasan yang jelas maksud dan tujuan dari munculnya kebijakan-kebijakan public tersebut. Bahkan lebih parahnya, kebijakan-kebijakan itu sudah berlangsung lama tanpa kita mengetahui dengan jelas tujuan kebijakan itu di buat. Atau bahkan kita mengetahui kebijakan itu hanya sengaja di buat untuk menguntungkan golongan tertentu tetapi kita tidak bisa berbuat apa-apa, diam dan menunggu dengan sedikit menyumpah atau bahkan mengutuk aktor yang berperan di dalam kebijakan tersebut.
Sudah menjadi rahasia umum, bahwa proyek-proyek yang mengatas namakan “pembangunan untuk kesejahteraan” menjadi ajang untuk mengeruk keuntungan melalui kerja sama tender, Kerjasama pengolahan hasil pertambangan dengan Luar yang lagi-lagi hanya dijadikan ajang eksploitasi besar-besaran sumber daya alam Indonesia oleh Luar, pemborosan besar-besaran yang dilakukan kalangan elit dengan embel-embel “studi banding”, dan masih banyak kebijakan-kebijakan public yang senjaga “dibiaskan” oleh golongan yang tidak bertanggung jawab demi kepuasan dan kepentingan pribadi.
Kondisi ini diperparah dengan keengganan masyarakat untuk mengkritisi kebijakan public atau politik dengan alasan “terlalu lelah menunggu” terlebih lagi asalan “lapar” menjadi alasan yang paling crusial di negara ini. Ini menandakan bahwa masyarakat sudah mengalami degradasi intelektual, yang ada hanyalah “roda setan” dimana “uang” dan “makan” adalah hal yang paling penting di dalam kehidupan atau lebih tepatnya egosentrisme masyarakat. Alasan itu pulalah yang memicu timbulnya kapitalisme politik, dimana “sumbangan” lebih penting dari pada “visi dan misi” calon elit kita. It’s all about money. Mari kita berimajinasi sejenak, bagaimana nasip bangsa kita 10tahun kedepan?
Indonesia harus bangkit, mau tidak mau, kita harus berubah. Tidak perlu kambing hitam dalam hal ini, kita hanya perlu merubah cara pandang kita sebagai masyarakat Indonesia. 1 hal yang tidak bisa dibeli oleh “money”, itu adalah hati. Hati kita tidak akan bisa berbohong bahkan untuk “uang” sekalipun. Mari kita mengubah Indonesia dari Hati. Mari kita berbicara demokrasi dan politik, jangan lelah ! Jangan lelah untuk memperbaiki nasip bangsa kita. Kalau kita lelah untuk berbicara politik, terus siapa lagi? Siapa lagi yang akan memikirkan nasip bangsa ini kecuali kita sendiri?
Efek Domino Resesi Global
Krisis Perekonomian di Amerika Serikat terjadi karena ada perubahan
paradigma ekonomi, dari kapitalisme produktif menjadi kapitalisme
spekulatif. Perubahan inilah yang pada akhirnya menggelembung (bubble)
dan memicu terjadinya ledakan di dalam perekonomian. Resesi ini dimulai
dari adanya kasus kredit macet (subprime mortgage) yang menghantam dunia
perbankan Amerika Serikat yang berdampak pada ambruknya pasar modal dan
menurunnya indeks saham di New York Stock Exchange (NYSE).
Pembengkakan biaya Perang Irak dan Afganistan, yang hasilnya Irak tidak juga aman dan Osama bin Laden belum juga tertanggap, setelah membiayai perang Korea dan Vietnam ikut memicu defisit keuangan Amerika Serikat serta berimbas pada naiknya harga minyak dunia (105$/barel) semakin memperparah keadaan perekonomian Amerika Serikat.
Runtuhnya lembaga keuangan Lehmans Brothers dan beberapa lembaga keuangan besar lainnya serta jatuhnya perekonomian Amerika Serikat dapat dipastikan akan berdampak kepada perekonomian di Negara-negara lain (efek domino). Menurut IMF, sekitar 1% penurunan pertumbuhan ekonomi di AS akan menurunkan pertumbuhan ekonomi di Asia sebesar 0,5%-1%. Dapat dipastikan, Indonesia juga akan terkena efek dari Resesi Global tersebut.
Terjadi kepanikan di pasar modal Indonesia sehingga harga saham terjun bebas tidak dapat lagi di cegah, mengingat mayoritas pelaku pasar modal adalah investor asing (60-70%) otomatis mereka akan menarik dananya akibat dari efek domino tersebut. Resesi Global ini juga tidak kalah mempengaruhi neraca pembayaran Indonesia dari sisi ekspor mapun impor. Sektor yang paling terbebani adalah neraca pembayaran ekspor Indonesia, mengingat Pangsa pasar ekspor Indonesia ke Amerika Serikat adalah sekitar 12% dari total ekspor Indonesia. Sebenarnya pelemahan ekspor ke Amerika Serikat sudah berlangsung sejak awal 2007, saat pertumbuhan ekspor hanya sekitar 5% dibandingkan pertumbuhan ekspor ke negara-negara lain sebesar 20%. Dengan adanya Resesi Global ini, diperkirakan ekspor ke Amerika Serikat akan semakin melemah dari tahun sebelumnya.
Berbagai kebijakan dikeluarkan Pemerintah untuk menanggulangi masalah tersebut. Seperti menaikkan BI rate, yaitu menjalankan kebijakan uang ketat yang ditandai oleh kenaikan suku bunga dan semakin ketatnya likuiditas. Dan pada waktu yang bersamaan, guna menutupi defisit anggaran, pemerintah menjual surat utang negara (SUN) maupun obligasi ritel (ORI).
Pembelian kembali saham-saham BUMN juga aktif dilakukan oleh pemerintah untuk meyakinkan kembali investor-investor yang terlibat di dalam pasar modal. Pembelian ini dinilai cukup efektif mengingat pasar modal kembali menunjukkan kenaikan pada hari senin, 13 Oktober 2008.
Yang perlu menjadi konsen pemerintah dalam “buy back” ini adalah seberapa besar pengawasan pemerintah di dalam mengawasi proses pembelian tersebut. Masih segar di dalam ingatan kita dimana kurangnya pengawasan pemerintah di dalam BLBI (bantuan likuiditas bank Indonesia) yang menimbulkan “penyakit” lama bangsa kita kembali kambuh : korupsi. Tentu ini harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah, mengingat bangsa kita memiliki sejarah panjang di dalam proses penanganan korupsi baik yang selesai ataupun “mengambang”. Pembelian kembali saham-saham ini haruslah di seleksi secara ketat agar tidak “kecolongan” untuk ke-2 kalinya.
Sungguh sangat ironis apabila kebijakan “buy back” yang bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan pasar akan berganti menjadi lahan mengeruk keuntungan bagi sebagian pihak yang tidak bertanggung jawab.
Di lain pihak, Bank Dunia sanggup memberikan pinjaman siaga sebanyak US $5miliar kepada Indonesia untuk memulihkan perekonomian akibat dari resesi global. Yang menjadi pertanyaannya selanjutnya adalah, perlukah kita berhutang? Sanggupkah kita membayar hutang tersebut? Tidakkah kita sudah terbebani dengan hutang-hutang yang menumpuk? Pertanyaan-pertanyaan itu harus kita tanyakan dalam hati kita, terlebih dari “beranikah kita untuk tidak berhutang?”. Tentu kita tidak ingin, anak-anak kita, cucu-cucu kita kita warisi hutang-hutang itu kan?
Mungkin bung Karno benar, kita harus mampu berdiri dengan kaki kita sendiri. Tidak bolehlah kita takut dan bergantung oleh Negara lain, kita sejatinya adalah bangsa yang besar, bangsa yang bermartabat, bangsa yang dikaruniai kekayaan alam yang sangat luar biasa besarnya. Kita harus berpedoman “mengapa kita harus takut?” Bangsa kita harus mencoba bangkit, terutama didalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan domestik. Tidak tergantung dengan bangsa lain dan tidak takut dengan bangsa lain. Kita juga harus mampu menguatkan fondasi perekonomian domestik agar kelak resesi global tidak berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Amin.
Pembengkakan biaya Perang Irak dan Afganistan, yang hasilnya Irak tidak juga aman dan Osama bin Laden belum juga tertanggap, setelah membiayai perang Korea dan Vietnam ikut memicu defisit keuangan Amerika Serikat serta berimbas pada naiknya harga minyak dunia (105$/barel) semakin memperparah keadaan perekonomian Amerika Serikat.
Runtuhnya lembaga keuangan Lehmans Brothers dan beberapa lembaga keuangan besar lainnya serta jatuhnya perekonomian Amerika Serikat dapat dipastikan akan berdampak kepada perekonomian di Negara-negara lain (efek domino). Menurut IMF, sekitar 1% penurunan pertumbuhan ekonomi di AS akan menurunkan pertumbuhan ekonomi di Asia sebesar 0,5%-1%. Dapat dipastikan, Indonesia juga akan terkena efek dari Resesi Global tersebut.
Terjadi kepanikan di pasar modal Indonesia sehingga harga saham terjun bebas tidak dapat lagi di cegah, mengingat mayoritas pelaku pasar modal adalah investor asing (60-70%) otomatis mereka akan menarik dananya akibat dari efek domino tersebut. Resesi Global ini juga tidak kalah mempengaruhi neraca pembayaran Indonesia dari sisi ekspor mapun impor. Sektor yang paling terbebani adalah neraca pembayaran ekspor Indonesia, mengingat Pangsa pasar ekspor Indonesia ke Amerika Serikat adalah sekitar 12% dari total ekspor Indonesia. Sebenarnya pelemahan ekspor ke Amerika Serikat sudah berlangsung sejak awal 2007, saat pertumbuhan ekspor hanya sekitar 5% dibandingkan pertumbuhan ekspor ke negara-negara lain sebesar 20%. Dengan adanya Resesi Global ini, diperkirakan ekspor ke Amerika Serikat akan semakin melemah dari tahun sebelumnya.
Berbagai kebijakan dikeluarkan Pemerintah untuk menanggulangi masalah tersebut. Seperti menaikkan BI rate, yaitu menjalankan kebijakan uang ketat yang ditandai oleh kenaikan suku bunga dan semakin ketatnya likuiditas. Dan pada waktu yang bersamaan, guna menutupi defisit anggaran, pemerintah menjual surat utang negara (SUN) maupun obligasi ritel (ORI).
Pembelian kembali saham-saham BUMN juga aktif dilakukan oleh pemerintah untuk meyakinkan kembali investor-investor yang terlibat di dalam pasar modal. Pembelian ini dinilai cukup efektif mengingat pasar modal kembali menunjukkan kenaikan pada hari senin, 13 Oktober 2008.
Yang perlu menjadi konsen pemerintah dalam “buy back” ini adalah seberapa besar pengawasan pemerintah di dalam mengawasi proses pembelian tersebut. Masih segar di dalam ingatan kita dimana kurangnya pengawasan pemerintah di dalam BLBI (bantuan likuiditas bank Indonesia) yang menimbulkan “penyakit” lama bangsa kita kembali kambuh : korupsi. Tentu ini harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah, mengingat bangsa kita memiliki sejarah panjang di dalam proses penanganan korupsi baik yang selesai ataupun “mengambang”. Pembelian kembali saham-saham ini haruslah di seleksi secara ketat agar tidak “kecolongan” untuk ke-2 kalinya.
Sungguh sangat ironis apabila kebijakan “buy back” yang bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan pasar akan berganti menjadi lahan mengeruk keuntungan bagi sebagian pihak yang tidak bertanggung jawab.
Di lain pihak, Bank Dunia sanggup memberikan pinjaman siaga sebanyak US $5miliar kepada Indonesia untuk memulihkan perekonomian akibat dari resesi global. Yang menjadi pertanyaannya selanjutnya adalah, perlukah kita berhutang? Sanggupkah kita membayar hutang tersebut? Tidakkah kita sudah terbebani dengan hutang-hutang yang menumpuk? Pertanyaan-pertanyaan itu harus kita tanyakan dalam hati kita, terlebih dari “beranikah kita untuk tidak berhutang?”. Tentu kita tidak ingin, anak-anak kita, cucu-cucu kita kita warisi hutang-hutang itu kan?
Mungkin bung Karno benar, kita harus mampu berdiri dengan kaki kita sendiri. Tidak bolehlah kita takut dan bergantung oleh Negara lain, kita sejatinya adalah bangsa yang besar, bangsa yang bermartabat, bangsa yang dikaruniai kekayaan alam yang sangat luar biasa besarnya. Kita harus berpedoman “mengapa kita harus takut?” Bangsa kita harus mencoba bangkit, terutama didalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan domestik. Tidak tergantung dengan bangsa lain dan tidak takut dengan bangsa lain. Kita juga harus mampu menguatkan fondasi perekonomian domestik agar kelak resesi global tidak berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Amin.
